Kelompok : Apriatul
Khoiriyah (21213200)
Intan Ayuningsari M.P (24213430)
Puji Astuti (26213944)
Kelas : 4EB11
SAK DI INDONESIA DENGAN SAK DI 3
NEGARA
1.
Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia
Di Indonesia, standar
akuntansi keuangan dibagi menjadi empat yang sering disebut sebagai 4 pilar
Standar Akuntansi Keuangan. Berikut ini adalah empat standar akuntansi keuangan
yang dimaksud:
1)
PSAK-IFRS
PSAK-IFRS adalah singkatan dari
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International
Financial Report Standard. PSAK merupakan nama lain dasri SAK yang
diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu, dalam PSAK
sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang bersifat umum, antara
lain: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.
Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK
bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan
keuangan. Penggunaan IFRS sendiri juga bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan
anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka, sehingga
mau tidak mau Indonessia harus mematuhi kesepakatan antar anggota.
2)
SAK-ETAP
SAK-ETAP adalah standar akuntansi
keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Umumnya, ETAP digunakan
untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan
keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri
menggunakan IFRS untuk Small Medium
Enterprises sebagai acuan penerapan standar. Dengan kata lain, ETAP
merupakan anak dari IFRS.
Sebagai “anak” dari IFRS, ETAP
merupakan hasil penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi: tidak
hanya adanya laporan laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset tetap; aset
tak berwujud; dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya
menggunakan harga perolehan; tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau
nilai wajar; serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan
karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.
3)
PSAK-Syariah
Sebagai negara yang mayoritas
penduduknya Islam, Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti
bank syariah, pengadilan syariah, badan zakat, dan sebagainya tebtu membutuhkan
sebuah lembaga yang memiliki standar syariah.
Penggunaan PSAK Syariah sendiri
dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas
lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan PSAK Syariah dibuat
berdasarkan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.
4)
SAP
SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah
ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ditetapkan
sebagai Peraturan Pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerintah
dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi
kepemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan.
Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan
yang baik dan bersih.
Itulah beberapa jenis standar akuntansi
keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
Pengelolaan data berdasarkan standar-standar tersebut diharapkan mampu
meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan
sehingga laporan tersebut dapat sesuai dengan keadaan dan menjamin transparansi
serta akuntabilitas laporan.
Sleekr Accounting,
merupakan software akuntansi berbasis cloud yang
secara khusus dibuat untuk membantu UMKM di Indonesia demi membuat pembukuan
dan laporan keuangan yang lebih baik. Hal ini membantu UMKM dalam mengembangkan
bisnis nya dari segi keuangan bisnis mereka. Sleekr Accounting sendiri
menerapkan standar akuntansi SAK-ETAP sesuai dengan penjelasan di atas.
2.
Standar
Akuntansi Keuangan di Amerika
Dalam akuntansi terapan di Indonesia
kita mengenal yang namanya SAK (Standar Akuntansi Keuangan), di Amerika lebih
dikenal dengan nama GAAP (General Accepted Accounting Principal.
1)
Perkembangan GAPP (General Accepted
Accounting Principal)
Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan
oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada
Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat
Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip
Akuntansi Dewan pada tahun 1951 . Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi
digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan
Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan
Pertimbangan. Organisasi-organisasi lain yang terlibat meliputi Dewan
Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk tahun 1984, dan Perusahaan
Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). Sebagai internasional dan US GAAP
standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang
memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi
penting sekitar tahun 2008, FASB mengeluarkan Standar Akuntansi FASB
Kodifikasi, yang menata ulang ribuan GAAP pernyataan AS ke sekitar 90 topik
akuntansi.
Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011), dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB. Untuk dan negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016, dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal 2009.
Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011), dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB. Untuk dan negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016, dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal 2009.
2)
Organisasi-organisasi ini mempengaruhi
perkembangan GAPP di Amerika Serikat
a.
United
States Securities and Exchange Commission ( SEC )/Amerika Serikat Komisi
Sekuritas dan Bursa.
SEC diciptakan sebagai akibat dari Depresi Besar. Pada
waktu itu tidak ada struktur menetapkan standar akuntansi. SEC mendorong
pembentukan badan standar pengaturan swasta melalui AICPA dan kemudian FASB ,
percaya bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang tepat, sumber daya, dan
bakat. SEC bekerja sama dengan berbagai organisasi swasta pengaturan
GAAP,tetapi tidak menetapkan GAAP sendiri.
b.
American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
Pada tahun 1939, mendesak oleh SEC, AICPA menunjuk
Komite Akuntansi Prosedur (CAP). During the years 1939 to 1959 CAP issued 51
Accounting Research Bulletins that dealt with a variety of timely accounting
problems. Selama tahun 1939-1959 CAP diterbitkan 51 Akuntansi Buletin
Penelitian yang berurusan dengan berbagai masalah akuntansi yang tepat
waktu. Tahun 1959, AICPA menciptakan Prinsip Akuntansi Board (APB), yang
misi itu adalah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual secara keseluruhan.
Ini diterbitkan 31 pendapat dan dibubarkan pada tahun 1973 karena kurangnya
produktivitas dan kegagalan untuk bertindak segera. Setelah penciptaan FASB ,
AICPA membentuk Komite Eksekutif Standar Akuntansi (AcSEC). Hal ini
menerbitkan: Audit dan Pedoman Akuntansi, Laporan Posisi,Praktek
Buletin
c.
Financial
Accounting Standards Board (FASB), Tahun 1984 FASB menciptakan Emerging Issues
Task Force (EITF)
d.
Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan
(GaSb) dibuat tahun 1984, membahas masalah-masalah pemerintah negara
bagian dan lokal pelaporan.
e.
Organisasi lain berpengaruh (misalnya
Ikatan Akuntan Amerika, Ikatan Akuntan Manajemen, Keuangan Lembaga Eksekutif).
f.
Organisasi berpengaruh lainnya Keuangan
Pemerintah Officer’s Association (GFOA)
3.
Standar
Akuntansi Keuangan di Jepang
Pengukuran Akuntansi
Beban depresiasi selalu diukur berdasarkan basis
pajak. Hal ini biasanya meng-understate laba perusahaan-perusahaan Jepang yang
dilaporkan. Laporan keuangan konsolidasi sekarang diwajibkan di Jepang walaupun
sejumlah besar perusahaan-perusahaan anak dibebaskan dengan berbagai cara. Kesimpulannya,
pengukuran akuntansi Jepang masih sangat mengikuti ketentuan-ketentuan
tradisional walaupun adaptasi terhadap standar internasional terus meningkat.
Pelaporan Keuangan
a.
Undang-undang komersial mewajibkan penyiapan dan
publikasi laporan keuangan perusahaan induk saja dan bahwa MOF (melalui SEL)
mewajibkan laporan keuangan konsolidasi bagi KK yang terdaftar di pasar modal
(dengan beberapa pengecualian yang ditentukan).
b.
Laporan keuangan Jepang tidak merefleksikan pengakuan
apapun atas perubahan daya beli unit mata uang. Baik laporan keuangan itu
sendiri atau laporan supplementer atau catatan atas laporan keuangan tidak
menyebut-nyebut efek inflasi.
c.
Laporan keuangan berikut ini disiapkan kepada para
pemegang saham atau kreditor yang berkepentingan:
- Neraca,
- Laporan laba-rugi,
- Laporan bisnis,
- Usulan bagi pembagian laba,
- Skedul-skedul kegiatan.
Standar Akuntansi
Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan
- Penyusunan standar akuntansi di Jepang terutama merupakan fungsi
pemerintah dengan sejumlah input pendukung dari JICPA.
- Pengaruh yang paling kuat datang dari undang-undang komersial yang diatur
oleh Menteri Kehakiman (MOJ)
- Jalur utama penyusunan standar akuntansi di Jepang dikelola oleh Menteri
Keuangan (MOF) melalui badan penasehat khususnya, Business Accounting
Deliberation Council (BADC).
4.
Standar
Akuntansi Keuangan di Republik Ceko
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Akuntansi di Republik Ceko telah berubah arah selama beberapa kali pada
abad ke-20, yang mencerminkan sejarah politiknya. Praktik dan prinsip akuntansi
mencerminkan praktik dan prinsip akuntansi yang dianut Negara-negara Eropa yang
berbahasa Jerman hingga akhir Perang Dunia II. Kemudian, karena perekonomian
terencana oleh pusat sedang dibangun, praktik akuntansi didasarkan pada model
Soviet. Kebutuhan administrasi berbagai pemerintah pusat dipenuhi melalui
karakteristik seperti daftar akun yang seragam, metode akuntansi yang detail
dan laporan keuangan yang seragam, yang wajib dibuat oleh seluruh perusahaan.
Akuntansi di Ceko dipengaruhi oleh Hukum Komersial, Undang-undang
akuntansi, dan Keputusan Kementrian Keuangan. Bursa Efek memiliki pengaruh yang
kecil dan meskipun Hukum Komersial berasal dari Jerman, peraturan pajak tidak
berpengaruh secara langsung. Penyajian benar dan wajar yang diatur dalam
undang-undang akuntansi dan diambil dari Direktif UE diinterpretasikan dengan
maksud bahwa akun pajak dan akun keuangan diperlukan secara beda. Undang-undang
auditor disahkan pada tahun 1988. Suatu audit atas laporan keuangan diwajibkan
untuk seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas
yang besar.
Laporan Keuangan
Laporan
keuangan harus bersifat komparatif, terdiri dari : Neraca, Akun laba dan rugi
(laporan laba rugi) dan Catatan.
Laporan
keuangan disetujui dalam rapat tahunan pemegang saham. Perusahaan yang sahamnya
tercatat juga diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan per
kuartal.perusahaan-perusahaan Di Ceko juga memiliki opsi untuk menggunakan IAS/
IFRS atau standar akuntansi Ceko pada saat menyusun laporan keuangan
konsolidasi. Namun demikian, perusahaan yang tercatat dalam Pasar Utama Bursa
Efek Praha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit sesuai
dengan IAS/ IFRS.
Sumber:
Choi, Frederick
D.S., dan Gary K. Meek. 2010 International Accounting: Akuntansi
Internasional Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar