LATAR BELAKANG
Sistem Perekonomian pada masa pemerintah SBY Kondisi Perekonomian
Indonesia pada pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan
ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif
terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis
terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di
Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang
tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
TUJUAN ATAU
SASARAN
a. Untuk mengetahui
bagaimana politik yang diterapkan SBY dalam menjalani roda pemerintahan di
Indonesia.
b. Untuk mengetahui
seberapa jauh sistem politik kepemimpinan SBY dalam sistem demokrasi di
Indonesia.
c. Untuk mengetahui
kinerja dan hasil dari pemerintahan SBY selama 2 periode dalam memimpin di
Indonesia.
PEMBAHASAN
A. Pemerintahan Indonesia
Bersatu Jilid I Era Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kala (2004-2009)
Langkah Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009
adalah bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong
dalam membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di
masa lalu. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong
royong memiliki karakteristik sebagai berikut:
• • Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
• • Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.
Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi
Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I
yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa
(2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem
pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid
II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr.
Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014)
.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial
yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua,
yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan
kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk
memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya
adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi
asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang
dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri
dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang
ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang
pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak
lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit
perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan
dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya
investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri
masih kurang kondusif.
Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada
masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.
Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11%
pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan
ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian
ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya
angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada
2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan
dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro
growth yang mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi
masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector
riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun
ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master
plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui
langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia
sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS
14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS
4,0-4,5 triliun.
B. Pemerintahan Indonesia
Bersatu Jilid II Era Susilo Bambang Yudiono dan Boediono (2009-2014)
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan
empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1.
BI rate
2.
Nilai tukar
3.
Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk
pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada
meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY
dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada
masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi
Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru
perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan
China).
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan
perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika
Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang
positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua
efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai
rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800.
Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu
menembus level 4000.
Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami
adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun
memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang
dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara.
Banyak sekali masalah masalah penting di jaman pemerintah jilid I dan II yang
hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu
berawal . Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun
kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya
mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan
berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat
ini masih tidak ada perkembangannya.
PEMBAHASAN
·
Kepemimpinan SBY Dinilai Sangat Mengesankan
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menerima gelar
Honorary Degree of Doctor of Letters dari Rajaratnam School of International
Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
Penganugerahan ini berlangsung di Hotel Shangri-La, Kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di
berbagai bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi, islam
moderat, dan HAM.
Dalam rilis yang
dikeluarkan NTU, penganugerahan gelar kepada SBY ini merefleksikan suatu
pengakuan NTU atas kenegarawanan SBY serta kontribusinya terhadap Indonesia,
khususnya dalam membangun stabilitas politik, transformasi demokrasi, dan
kemajuan ekonomi nasional.
Presiden SBY
merupakan kepala negara pertama dari Indonesia yang menerima gelar tersebut.
Sebelumnya gelar kehormatan dari NTU juga didapat mantan Presiden India Abdul
Kalam dan mantan Presiden Singapura SR Nathan.
Gelar ini juga
sebagai pengakuan atas kiprah SBY yang dinilai sangat mengesankan dalam
pelayanan publik, yaitu 27 tahun pelayanan militer, 4 tahun menduduki kursi
menteri, dan hampir satu dekade menjadi presiden Indonesia.
Presiden NTU Prof
Bertil Andersson menjelaskan, kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di
berbagai bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi,
islam moderat, dan HAM.
“Sebagai negarawan
internasional, Presiden Yudhoyono telah meningkatkan visibilitas Indonesia
melalui kepemimpinannya dan keterkaitan dalam berbagai acara internasional,
seperti ASEAN, APEC, East Asia Summit, dan G20,” menurut Professor Andersson.
NTU merupakan salah satu perguruan tinggi
terkemuka di Singapura bahkan Asia, menduduki peringkat ke-11 di Asia dan ke-86
di dunia. S Rajaratnam School of International Studies sendiri menduduki
peringkat ke-3 dari 40 top think tanks di Asia.
SARAN
1. Tinggalkan growth-oriented models. Pertumbuhan
ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan. Jangan menjadikan pertumbuhan
ekonomi sebagai target utama pembangunan.
2. Untuk memberi perhatian yang lebih besar
pada kemiskinan, statistik kemiskinan perlu dikeluarkan setiap tiga bulan.
3. Selain kemiskinan secara ekonomi,
pemerintah juga perlu memperhatikan kemiskinan non-ekonomi, khususnya
kesehatan. Statistik status kesehatan perlu dikeluarkan tiap tiga bulan.
4. Karena perubahan tidak terjadi dengan
cepat, pemerintah dapat mengumumkan kemajuan dalam pendidikan setiap tahun
sekali.
5. Melihat pentingnya masalah lingkungan,
pemerintah perlu membuat target perbaikan lingkungan hidup. Lingkungan hidup
adalah bagian dari pembangunan ekonomi.
6. Belajar dari krisis global, dan bahwa
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang amat besar, nomor empat di
dunia, Indonesia perlu melepas dari ketergantungan pada export-driven growth model.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar