Rabu, 12 Juli 2017

Tugas 3 Akuntansi Internasional

Nama Kelompok         : -Intan Ayuningsari M.P        (24213430)
                                      -Puji Astuti                            (26213944)
Kelas                           : 4EB11


ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL
PT.COLORPAK FLEXIBLE INDONESIA

Rasio Likuiditas
Adalah  menunjukkan  kemampuan suatu  perusahaan  untuk  memenuhi kewajiban  keuangannya  yang  harus segera  dipenuhi, atau  kemampuan   perusahaan  untuk memenuhi  kewajiban  keuangan pada saat ditagih (S. Munawir, 1995 hal 31).
Rasio  likuiditas  terdiri dari :
1.      Current Ratio
Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.
Rumus  :
Current ratio = (Aktiva Lancar / hutang lancar) 
Pada tahun 2016, CR = (414.294.013.938 / 123.377.268.299)
= 3,357
Kesimpulan: setiap Rp.1 utang lancar dijamin oleh 3,3 harta lancar atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 3,3 : 1
1.      Acid test ratio (Ratio Immediate Solvency)
Merupakan rasio yang digunaka untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.
Rumus :
Quick Ratio = ((Aktiva Lancar – Persediaan) / Hutang lancar))
Pada tahun 2016, ((QR = 414.294.013.938 – 112.970.688.631 / 123.377.268.299))
= 2,44
Kesimpulan: rata-rata industry tingkat liquidnya / quick ratio adalah 0,5 kali sedangkan PT.COLORPAK FLEXIBLE INDONESIA 2,44 maka keadaanya sangat baik karena perusahaan dapat membayar hutang walaupun sudah dikurangi persediaan.
Ratio Solvabilitias
Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank). Suatu  perusahaan yang solvable belum tentu likuid dan sebaliknya sebuah perusahaan yang insolvable belum tentu likuid.
1.      Total debt to equity ratio (Rasio hutang terhadap Equitas)
Merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya .
Rumus:
Total Debt to Equity Ratio = (Total Hutang / Ekuitas Pemegang Saham) x 100%
pada tahun 2016, = (138.798.095.790 / 428.762.075.640) x 100%             
= 0,32 = 32%
Kesimpulan:  perusahaan dibiayai oleh utang 32% untuk tahun 2016  menunjukan kreditor menyediakan Rp.100,- untuk setiap Rp.32
1.      Total debt to asset ratio (Rasio Hutang terhadap Harta)
Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.
Rumus:
Total Debt  to Asset  Ratio = (Total Hutang / Total aktiva) x 100%
Pada tahun 2016, = (138.798.095.790 / 567.560.171.430) x 100%
= 0,244 = 24%
Kesimpulan: pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2016 artinya bahwa setiap Rp.100,- pendanaan perusahaan Rp.24,- dibiayai dengan utang dan Rp.76 disediakan oleh pemegang saham.
Ratio Rentabilitas
Rasio ini disebut juga sebagai Ratio Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam ratio ini adalah :
1.      Gross Provit Marginal (Margin Laba Kotor)
Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.
Rumus :
GPM = (Laba Kotor / Penjualan Bersih) x 100%
Pada tahun 2016, = (132.316.438.421 / 649.070.715.297) 100%
= 0,20 = 20%
Kesimpulan: kemampuan perusahaan dalam menghasilkan menghasilkan laba kotor dari pejualan bersih adalah sebesar 20%
1.      Net Profit Marginal (Margin Laba Bersih)
Merupakan rasio yang digunaka nuntuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan.
Rumus:
NPM = (Laba setelah pajak / Total Aktiva) x 100%
Pada tahun 2016, = (69.912.022.452 / 567.560.171.450) 100%
= 0,12 = 12%
Kesimpulan: kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih adalah sebesar 12%
1.      c.      Operating Profit Margin
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Operating profit margin mengukur persentase dari profit yang diperoleh perusahaan dari tiap penjualan sebelum dikurangi dengan biaya bunga dan pajak. Pada umumnya semakin tinggi rasio ini maka semakin baik
RUMUS:
OPM = (Laba usaha / Penjualan Bersih) x 100%
Pada tahun 2016, = (63.303.365.541 / 649.070.715.297) x 100%
= 0,09 = 9%
Kesimpulan: Operating ratio mencerminkan tingkat efesiensi perusahaan, sehingga ratio ini rendah menunjukan keadaan yang baik karena berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga rendah, dan yang tersedia untuk laba besar.
1.      Return of Asset
adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
RUMUS:
ROA = (Laba bersih setelah pajak / total aktiva) x 100%
Pada tahun 2016, = (69.912.022.452 / 567.560.171.450) x 100%
= 0,12 = 12%
Kesimpulan: laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk  menghasilkan keuntungan adalah sebesar 12%
1.      Return of Equity
Adalah Tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang menjadi modal perusahaan. Dalam pengertian ini, seberapa besar perusahaan memberikan imbal hasil tiap tahunnya per satu mata uang yang diinvestasikan investor ke perusahaan tersebut.
RUMUS:
ROE = (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Modal Pemegang Saham) x 100%
Pada tahun 2016, = (69.912.022.452 / 428.745.065.632) x 100%
=  0,016 = 16%
Rasio Perputaran Piutang
Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, karena timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan barang-barang secara kredit dan hasil dari penjualan secara kredit netto dibagi dengan piutang rata-rata merupakan perputaran piutang.
RUMUS:
Perputaran Piutang = (Penjualan / piutang usaha)
Perputaran Piutang = (649.070.715.297 / 194.320.912.866)
= 3,34%
Kesimpulan: dalam hasil ini tingkat pengembalian atau imbal balik perusahaan terhadap investor setiap tahunnya adalah sebesar 3,34%















Minggu, 09 April 2017

Akuntansi Internasional

Kelompok        : Apriatul Khoiriyah                 (21213200)
                       Intan Ayuningsari M.P                 (24213430)
                       Puji Astuti                              (26213944)

Kelas               : 4EB11



SAK DI INDONESIA DENGAN SAK DI 3 NEGARA

1.       Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Di Indonesia, standar akuntansi keuangan dibagi menjadi empat yang sering disebut sebagai 4 pilar Standar Akuntansi Keuangan. Berikut ini adalah empat standar akuntansi keuangan yang dimaksud:
1)       PSAK-IFRS
PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Report Standard. PSAK merupakan nama lain dasri SAK yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu, dalam PSAK sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang bersifat umum, antara lain: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.
Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penggunaan IFRS sendiri juga bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka, sehingga mau tidak mau Indonessia harus mematuhi kesepakatan antar anggota.

2)       SAK-ETAP
SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Umumnya, ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS untuk Small Medium Enterprises sebagai acuan penerapan standar. Dengan kata lain, ETAP merupakan anak dari IFRS.
Sebagai “anak” dari IFRS, ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi: tidak hanya adanya laporan laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset tetap; aset tak berwujud; dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan; tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar; serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

3)       PSAK-Syariah
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, pengadilan syariah, badan zakat, dan sebagainya tebtu membutuhkan sebuah lembaga yang memiliki standar syariah.
Penggunaan PSAK Syariah sendiri dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan PSAK Syariah dibuat berdasarkan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.


4)       SAP
SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi kepemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun  laporan keuangan dalam pemerintahan. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Itulah beberapa jenis standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan data berdasarkan standar-standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat sesuai dengan keadaan dan menjamin transparansi serta akuntabilitas laporan.
Sleekr Accounting, merupakan software akuntansi berbasis cloud yang secara khusus dibuat untuk membantu UMKM di Indonesia demi membuat pembukuan dan laporan keuangan yang lebih baik. Hal ini membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis nya dari segi keuangan bisnis mereka. Sleekr Accounting sendiri menerapkan standar akuntansi SAK-ETAP sesuai dengan penjelasan di atas.

2.       Standar Akuntansi Keuangan di Amerika
Dalam akuntansi terapan di Indonesia kita mengenal yang namanya SAK (Standar Akuntansi Keuangan), di Amerika lebih dikenal dengan nama GAAP (General Accepted Accounting Principal.
1)       Perkembangan GAPP (General Accepted Accounting Principal)
Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip Akuntansi Dewan pada tahun 1951 . Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan. Organisasi-organisasi lain yang terlibat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). Sebagai internasional dan US GAAP standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi penting sekitar tahun 2008, FASB mengeluarkan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi, yang menata ulang ribuan GAAP pernyataan AS ke sekitar 90 topik akuntansi.
Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011), dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB. Untuk dan negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016, dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal 2009.

2)       Organisasi-organisasi ini mempengaruhi perkembangan GAPP di Amerika Serikat
a.       United States Securities and Exchange Commission ( SEC )/Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa.
SEC diciptakan sebagai akibat dari Depresi Besar. Pada waktu itu tidak ada struktur menetapkan standar akuntansi. SEC mendorong pembentukan badan standar pengaturan swasta melalui AICPA dan kemudian FASB , percaya bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang tepat, sumber daya, dan bakat. SEC bekerja sama dengan berbagai organisasi swasta pengaturan GAAP,tetapi tidak menetapkan GAAP sendiri.

b.       American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
Pada tahun 1939, mendesak oleh SEC, AICPA menunjuk Komite Akuntansi Prosedur (CAP). During the years 1939 to 1959 CAP issued 51 Accounting Research Bulletins that dealt with a variety of timely accounting problems. Selama tahun 1939-1959 CAP diterbitkan 51 Akuntansi Buletin Penelitian yang berurusan dengan berbagai masalah akuntansi yang tepat waktu. Tahun 1959, AICPA menciptakan Prinsip Akuntansi Board (APB), yang misi itu adalah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual secara keseluruhan. Ini diterbitkan 31 pendapat dan dibubarkan pada tahun 1973 karena kurangnya produktivitas dan kegagalan untuk bertindak segera. Setelah penciptaan FASB , AICPA membentuk Komite Eksekutif Standar Akuntansi (AcSEC). Hal ini menerbitkan: Audit dan Pedoman Akuntansi, Laporan Posisi,Praktek Buletin
c.       Financial Accounting Standards Board (FASB), Tahun 1984 FASB menciptakan Emerging Issues Task Force (EITF)
d.       Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb) dibuat tahun 1984, membahas masalah-masalah pemerintah negara bagian dan lokal pelaporan.
e.       Organisasi lain berpengaruh (misalnya Ikatan Akuntan Amerika, Ikatan Akuntan Manajemen, Keuangan Lembaga Eksekutif).
f.        Organisasi berpengaruh lainnya Keuangan Pemerintah Officer’s Association (GFOA)

3.       Standar Akuntansi Keuangan di Jepang
Pengukuran Akuntansi
Beban depresiasi selalu diukur berdasarkan basis pajak. Hal ini biasanya meng-understate laba perusahaan-perusahaan Jepang yang dilaporkan. Laporan keuangan konsolidasi sekarang diwajibkan di Jepang walaupun sejumlah besar perusahaan-perusahaan anak dibebaskan dengan berbagai cara. Kesimpulannya, pengukuran akuntansi Jepang masih sangat mengikuti ketentuan-ketentuan tradisional walaupun adaptasi terhadap standar internasional terus meningkat.

Pelaporan Keuangan
a.       Undang-undang komersial mewajibkan penyiapan dan publikasi laporan keuangan perusahaan induk saja dan bahwa MOF (melalui SEL) mewajibkan laporan keuangan konsolidasi bagi KK yang terdaftar di pasar modal (dengan beberapa pengecualian yang ditentukan).
b.       Laporan keuangan Jepang tidak merefleksikan pengakuan apapun atas perubahan daya beli unit mata uang. Baik laporan keuangan itu sendiri atau laporan supplementer atau catatan atas laporan keuangan tidak menyebut-nyebut efek inflasi.
c.       Laporan keuangan berikut ini disiapkan kepada para pemegang saham atau kreditor yang berkepentingan:
- Neraca,
- Laporan laba-rugi,
- Laporan bisnis,
- Usulan bagi pembagian laba,
- Skedul-skedul kegiatan.

Standar Akuntansi
Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan
- Penyusunan standar akuntansi di Jepang terutama merupakan fungsi pemerintah dengan sejumlah input pendukung dari JICPA.
- Pengaruh yang paling kuat datang dari undang-undang komersial yang diatur oleh Menteri Kehakiman (MOJ)
- Jalur utama penyusunan standar akuntansi di Jepang dikelola oleh Menteri Keuangan (MOF) melalui badan penasehat khususnya, Business Accounting Deliberation Council (BADC).



4.       Standar Akuntansi Keuangan di Republik Ceko
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Akuntansi di Republik Ceko telah berubah arah selama beberapa kali pada abad ke-20, yang mencerminkan sejarah politiknya. Praktik dan prinsip akuntansi mencerminkan praktik dan prinsip akuntansi yang dianut Negara-negara Eropa yang berbahasa Jerman hingga akhir Perang Dunia II. Kemudian, karena perekonomian terencana oleh pusat sedang dibangun, praktik akuntansi didasarkan pada model Soviet. Kebutuhan administrasi berbagai pemerintah pusat dipenuhi melalui karakteristik seperti daftar akun yang seragam, metode akuntansi yang detail dan laporan keuangan yang seragam, yang wajib dibuat oleh seluruh perusahaan.
Akuntansi di Ceko dipengaruhi oleh Hukum Komersial, Undang-undang akuntansi, dan Keputusan Kementrian Keuangan. Bursa Efek memiliki pengaruh yang kecil dan meskipun Hukum Komersial berasal dari Jerman, peraturan pajak tidak berpengaruh secara langsung. Penyajian benar dan wajar yang diatur dalam undang-undang akuntansi dan diambil dari Direktif UE diinterpretasikan dengan maksud bahwa akun pajak dan akun keuangan diperlukan secara beda. Undang-undang auditor disahkan pada tahun 1988. Suatu audit atas laporan keuangan diwajibkan untuk seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas yang besar.

Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri dari : Neraca, Akun laba dan rugi (laporan laba rugi) dan Catatan.
Laporan keuangan disetujui dalam rapat tahunan pemegang saham. Perusahaan yang sahamnya tercatat juga diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan per kuartal.perusahaan-perusahaan Di Ceko juga memiliki opsi untuk menggunakan IAS/ IFRS atau standar akuntansi Ceko pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Namun demikian, perusahaan yang tercatat dalam Pasar Utama Bursa Efek Praha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan IAS/ IFRS.

Sumber:
Choi, Frederick D.S., dan Gary K. Meek. 2010 International Accounting: Akuntansi Internasional Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.